Erick Thohir Ancam Potong Poin Klub yang Gagal Jaga Suporter: Ancaman Lama yang Kini Harus Dibuktikan

Selasa siang, 13 Oktober 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berdiri di depan wartawan di Jakarta dan mengucapkan kalimat yang seharusnya membuat semua pemilik klub di Indonesia langsung duduk tegak. PSSI mengancam akan menjatuhkan sanksi pengurangan poin kepada klub yang tidak bisa menjaga suporternya agar tidak berbuat anarkis.

Kalimat lengkapnya begini: "Saya akan mendorong klub-klub yang tidak bisa menjaga suporternya (bisa saja mendapat) pengurangan poin sekarang. Tapi saya kasih kesepakatan dulu, ya, cuma, kami akan lakukan tindak tegas pastinya."

Ini bukan kecaman biasa. Kecaman sudah terlalu sering diucapkan, dan terbukti tidak mengubah apa-apa. Pengurangan poin adalah senjata yang berbeda. Denda bisa dibayar dari kas klub. Larangan bermain tanpa penonton menyakitkan, tapi sifatnya sementara. Poin, begitu dipotong, tidak bisa dibeli kembali.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ancamannya keras. Ancaman ini keras. Pertanyaannya adalah apakah PSSI berani benar-benar melakukannya, karena kalimat yang hampir sama persis pernah diucapkan dua tahun lalu, dan tidak pernah berujung pada apa-apa.

Apa Persisnya yang Diancamkan Erick Thohir

Ada tiga lapis pesan dalam pernyataan Erick hari ini, dan ketiganya perlu dibaca satu per satu karena masing-masing punya konsekuensi yang berbeda.

Lapis pertama adalah ancaman pengurangan poin itu sendiri. Erick tidak menyebut angka, tidak menyebut klub, dan tidak menyebut tanggal berlakunya. Yang ia katakan adalah PSSI akan "mendorong" agar sanksi ini diberlakukan. Artinya, sanksi ini belum jadi keputusan resmi yang langsung berlaku besok pagi. Masih ada proses: kesepakatan dengan operator liga dan klub-klub, lalu dituangkan ke dalam regulasi.

Lapis kedua adalah ancaman yang lebih luas: larangan suporter tim tamu, alias suporter away, bisa kembali diberlakukan. Kalimat Erick soal ini pendek tapi tajam: "Ya jangan-jangan tidak ada lagi suporter away lagi." Artinya, kalau klub-klub tidak bisa mengendalikan oknumnya, seluruh suporter away yang patuh aturan ikut kehilangan haknya untuk datang ke stadion lawan.

Lapis ketiga adalah framing yang dipakai Erick: kekerasan suporter bukan lagi pelanggaran sepak bola, melainkan tindak kriminal. Ia mencontohkan rekaman video penyerangan bus rombongan Persib U-18 yang memperlihatkan seorang oknum membawa benda tumpul dan merusak bus. "Mana ada menonton bola bawa alat pukulan," kata Erick. "Nah ini konteksnya kan artinya kan sudah ada pemikiran (untuk melakukan kekerasan)."

Dua Insiden yang Memicu Ancaman Ini

Ancaman hari ini tidak muncul dari ruang kosong. Ia dipicu dua insiden yang terjadi berurutan dan sama-sama melibatkan kekerasan di luar stadion.

Insiden pertama adalah penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung U-18 di Rest Area KM 360 Tol Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026) malam. Bus rombongan dirusak, seorang personel media klub mengalami kekerasan fisik, dan sejumlah koper pemain serta ofisial diduga dijarah. Insiden ini sudah kami bahas panjang lebar di artikel sebelumnya, termasuk reaksi keras PSSI dan Sekjen Yunus Nusi.

Insiden kedua adalah penyerangan terhadap suporter Persija Jakarta di Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Tengah. Erick menyebut ada pihak yang membalas, yang membuat situasi makin keruh: kekerasan dibalas kekerasan, dan setiap kubu merasa jadi korban sekaligus merasa berhak membalas.

Dua catatan keadilan perlu ditegakkan di sini. Sampai artikel ini ditulis, identitas pelaku penyerangan bus Persib U-18 belum diputuskan lewat proses hukum. Media memberitakan dugaan keterlibatan oknum suporter salah satu klub, tapi itu masih dugaan, bukan vonis. Dan Persija Jakarta sendiri ikut meminta penyerangan terhadap rombongan Persib U-18 diusut tuntas. Sikap itu penting dan pantas dicatat, karena menunjukkan bahwa bahkan kubu yang rivalitasnya paling panas dengan Persib pun berdiri di sisi yang sama: kekerasan di luar lapangan tidak bisa dibenarkan atas nama klub mana pun.

Kenapa Potong Poin Itu Hukuman yang Paling Ditakuti Klub

Untuk memahami kenapa ancaman pengurangan poin begitu menakutkan, bayangkan cara kerja hukuman-hukuman yang selama ini dipakai PSSI. Denda ratusan juta rupiah itu menyakitkan buat klub kecil, tapi buat klub besar dengan sponsor tebal, denda sering kali cuma jadi pos biaya yang bisa dianggarkan. Larangan bermain tanpa penonton merugikan secara finansial dan atmosfer, tapi setelah beberapa laga, semuanya kembali normal.

Pengurangan poin berbeda. Poin adalah mata uang yang tidak bisa dicetak ulang. Di liga yang ketat seperti Super League musim ini, selisih satu sampai tiga poin bisa berarti beda antara juara dan runner-up, antara lolos ke kompetisi Asia dan tidak, antara bertahan di kasta teratas dan degradasi. Sebagai gambaran saja, bukan tuduhan terhadap siapa pun: Persija Jakarta saat ini memimpin klasemen dengan 12 poin dari empat laga, seperti kami tulis di preview pekan kelima. Potongan tiga poin setara dengan menghapus satu kemenangan penuh dari papan klasemen.

Efeknya juga merembet ke mana-mana. Sponsor menilai klub dari posisi klasemen dan eksposur kompetisi Asia. Suporter yang tadinya merasa "membela klub" dengan berbuat onar tiba-tiba sadar bahwa ulahnya justru merugikan klub yang mereka cintai. Di situlah letak kekuatan hukuman ini: ia membalik insentif. Begitu poin dipotong, setiap oknum tahu bahwa satu batu yang dilempar ke bus lawan bisa menghapus satu kemenangan timnya sendiri.

Presedennya pun sudah ada. PSS Sleman memulai Liga 1 musim 2024/2025 dengan minus tiga poin. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi itu atas kasus suap perangkat pertandingan pada laga PSS melawan Madura FC pada 6 November 2018, setelah Pengadilan Negeri Sleman memutus perkara pidananya pada 25 April 2024. PSS juga didenda Rp150 juta. Sanksi itu memang untuk kasus match fixing, bukan kekerasan suporter, tapi mekanismenya sama: poin dipotong dan klub menanggung akibatnya di klasemen.

Masalahnya, Kalimat Ini Pernah Diucapkan Dua Tahun Lalu

Di sinilah analisis ini harus jujur, bahkan kalau kejujurannya tidak enak didengar. Ancaman pengurangan poin untuk klub yang suporternya rusuh bukan barang baru. Erick Thohir pernah mengucapkan hal yang hampir sama pada September 2024, setelah kerusuhan suporter usai laga Persib melawan Persija di Stadion Si Jalak Harupat pada 23 September 2024. Waktu itu, ratusan suporter menerobos masuk ke lapangan dan menyerang steward setelah Persib menang 2-0. Komite Disiplin berpotensi menjatuhkan sanksi berat, dan Erick menyatakan klub harus bertanggung jawab atas perilaku suporternya, dengan hukuman pengurangan poin sebagai salah satu opsi.

Apa yang terjadi setelah itu? Sanksi berat memang sempat dibicarakan, tapi pengurangan poin untuk kasus kekerasan suporter tidak pernah benar-benar dijatuhkan. Ancaman itu menguap begitu berita berganti.

Itulah kenapa kata "kesepakatan dulu" dalam pernyataan Erick hari ini menjadi kata yang paling menentukan. Kalau "kesepakatan" ini berarti PSSI, operator liga, dan klub-klub duduk bersama dan menghasilkan aturan tertulis yang jelas, ancaman ini punya peluang jadi kebijakan nyata. Tapi kalau "kesepakatan" ini cuma jadi alasan untuk menunda sambil menunggu publik lupa, maka dua tahun dari sekarang kita akan membaca berita yang sama, dengan korban yang berbeda.

Ada juga pertanyaan yang lebih tidak nyaman: apakah PSSI berani menjatuhkan pengurangan poin kepada klub besar, klub yang suporternya paling banyak dan paling berisik, klub yang punya pengaruh politik dan komersial paling kuat? Sanksi yang hanya berani dijatuhkan kepada klub kecil bukan penegakan hukum, melainkan sandiwara.

Larangan Suporter Away, Obat yang Rasanya Pahit

Ancaman kedua Erick, soal kemungkinan menghidupkan lagi larangan suporter away, juga tidak bisa dibaca sembarangan. Menurut Erick, larangan suporter tim tamu sudah diberlakukan selama hampir empat tahun dengan harapan memberi efek jera. Musim ini, larangan itu dicabut dan suporter away kembali diperbolehkan hadir. Hasilnya? "Masa enggak kapok juga gitu. Nih, ini sudah dikasih (izin untuk suporter away) pada musim ini, baru ini pertama dikasih, massa kejadian lagi gitu," kata Erick.

Frustrasi itu bisa dipahami. Larangan hampir empat tahun itu lahir dari luka yang sangat dalam: tragedi Kanjuruhan 2022 yang menewaskan 135 orang. Setelah tragedi itu, sepak bola Indonesia hidup di bawah pengawasan dunia, dan komitmen keselamatan jadi harga mati. PSSI bahkan menegaskan komitmen bersama FIFA bahwa setiap orang yang datang untuk bertanding dan menonton sepak bola harus bisa pulang ke rumah dengan selamat.

Tapi larangan away total juga punya masalahnya sendiri. Ia menghukum mayoritas suporter yang tidak pernah berbuat apa-apa. Ribuan suporter away yang datang dengan tertib, membeli tiket resmi, dan pulang tanpa masalah ikut kehilangan haknya gara-gara ulah segelintir oknum. Ia juga merugikan klub secara finansial. Dan yang paling sering dilupakan, larangan total tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Selama hampir empat tahun larangan berlaku, kekerasan suporter tidak hilang. Ia cuma pindah: dari dalam stadion ke jalan tol, dari hari pertandingan ke perjalanan pulang tim usia muda. Kasus Batang adalah buktinya. Tidak ada suporter away di rest area itu. Yang ada adalah rombongan bus tim muda yang berhenti istirahat.

Karena itu, redaksi Offside Zone menilai larangan away total sebaiknya jadi opsi terakhir, bukan langkah pertama. Jalan tengahnya: kuota away yang dibatasi dan diawasi ketat, pendataan suporter away yang terverifikasi, koordinasi perjalanan yang melibatkan klub dan kepolisian, serta sanksi individu yang benar-benar ditegakkan terhadap pelaku. Suporter yang terbukti melakukan kekerasan harus dilarang masuk stadion dalam jangka panjang, dengan identitas yang tercatat.

Supaya Ancaman Ini Bukan Sekadar Gertak

Kalau PSSI serius, ada beberapa hal yang harus terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Tanpa semuanya, ancaman hari ini akan bernasib sama dengan ancaman 2024: ramai seminggu, lalu hilang. Aturan tertulis harus diterbitkan: perbuatan suporter seperti apa yang memicu pengurangan poin, berapa poin yang dipotong, siapa yang memutuskan, dan bagaimana bandingnya. Selama aturan itu tidak tertulis, setiap sanksi akan diperdebatkan sebagai keputusan sepihak.

Kriteria pemicunya juga harus objektif. Klub tidak bisa dihukum tanpa bukti keterkaitan yang jelas, tapi klub juga tidak boleh bisa cuci tangan dengan berkata "itu bukan suporter resmi kami" setiap kali ada kekerasan yang mengatasnamakan mereka. Penegakannya pun harus sama rata. Sanksi pengurangan poin hanya punya efek jera kalau semua klub percaya bahwa klub mana pun, sebesar apa pun, bisa kena.

Proses hukum harus berjalan paralel. Komite Disiplin bisa memotong poin, tapi hanya pengadilan yang bisa memenjarakan pelaku penyerangan bus. Dan hukuman tanpa pembinaan hanya menunda masalah. Klub-klub harus dipaksa, lewat regulasi juga, untuk punya program pembinaan suporter yang nyata: pendataan kelompok suporter, edukasi soal konsekuensi hukum, dan jalur komunikasi resmi antara klub dan basis suporternya.

Satu hal lagi yang pantas diangkat: masalah disiplin dalam sepak bola Indonesia bukan cuma soal kekerasan fisik di jalan tol. Baru pekan lalu, laga Port FC melawan Persib sempat dihentikan karena dugaan rasisme, dengan wasit menghentikan pertandingan dan pelatih Igor Tolic turun menenangkan situasi.

Penilaian Redaksi: Dukung Ancamannya, Tunggu Pembuktiannya

Redaksi Offside Zone mendukung ancaman pengurangan poin ini. Setelah bertahun-tahun menyaksikan kekerasan suporter berulang dengan pola yang sama, jelas bahwa denda dan larangan menonton saja tidak cukup. Ada titik di mana federasi harus menunjukkan bahwa keselamatan manusia lebih penting daripada kenyamanan klub mana pun, dan pengurangan poin adalah cara paling konkret untuk menunjukkan itu.

Tapi dukungan ini bersyarat. Kami akan menilai ancaman ini bukan dari kerasnya kata-kata hari ini, melainkan dari apa yang terjadi dalam dua sampai empat minggu ke depan. Apakah ada aturan tertulis yang diterbitkan? Apakah ada klub yang benar-benar diproses? Apakah kasus Batang berujung pada penangkapan pelaku?

Sepak bola Indonesia sedang berada di momen terbaiknya dalam waktu yang sangat lama. Timnas senior juara ASEAN Cup, ranking FIFA naik ke 116, timnas putri U-17 lolos ke Piala Asia 2027, klub-klub kita bertarung di kompetisi Asia. Semua itu dibangun dengan susah payah. Dan semua itu bisa dirusak dalam semalam oleh segelintir orang yang membawa alat pukulan ke rest area.

Erick Thohir sudah mengucapkan ancamannya. Sekarang giliran PSSI membuktikan bahwa ancaman itu bukan sekadar gertak. Karena kalau dua tahun lalu ancamannya menguap, dan tahun ini ancamannya menguap lagi, maka pesan yang diterima oknum di luar sana bukan "jangan berbuat onar", melainkan "berbuatlah, tidak akan ada apa-apa".

Ditulis oleh Bang Sat, redaksi Offside Zone.

Bagikan Artikel ini